Ketua Komisi II DPRD Terima Aspirasi Pengurus DPC FPE KSBSI Wajo Sulsel

WAJO – Ketua Komisi II, DPRD Wajo H Sudirman Meru bersama anggota terima aspirasi DPC Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI) Kabupaten Wajo, pada hari Kamis (03/02/2022).

Adapun ikut hadir sebagai penerima Aspirasi langsung Ketua Komisi Dua, Perwakilan PT.Energi Sengkang, Dinas Tenagakerja Kabupaten Wajo, dan sekretariat DPRD Kabupaten Wajo.

Baca juga: Pusdiklat Setjen DPR Sosialisasikan Program ‘Magang di Rumah Rakyat’ di Unram

Ketua Komisi ll DPRD Wajo H. Sudirman Meru saat terima aspirasi dari DPC FPE KSBSI Kabupaten Wajo, terkait anggota serikat buruh di PT. Energi Sengkang .

Ketua DPC FPE KSBSI Wajo Kadir Nongko, mengatakan tujuan aspirasi ini, hanya ingin mempertanyakan kesepakatan antara pihak Serikat pekerja dan pihak manajemen perusahaan PT.Energi Sengkang pernah sepakat merekrut dokter perusahaan secara kontrak permanen pada bulan September 2019 dan Safety Officer, diduga ada intimidasi perusahaan terhadap serikat pekerja dan adanya penawaran pesango.

Baca juga: Syamsurizal Dukung Pengembangan Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar

“Kami dari serikat pekerja sudah mengirim surat ke pihak PT. Energi Sengkang pada Tanggal 29 Desember 2021 mempertanyakan manami dokter perusahaan itu? ada dokter tapi dokter Puskesmas Lempa yang dipake yang tentu menyalahi aturan perjanjian, ” Ungkap Kadir Nongko

Kadir, menambahkan perlunya di aktifan Safety officer, untuk memastikan seluruh pekerja dalam kondisi terjamin keamanan dan kesehatan, juga mengindentifikasi, meminimalisir resiko bahaya yang muncul, dan wajib pekerja diberikan briefing atau pengingat sebelum bekerja, yang ketiga adanya intervensi pihak perusahaan kepada serikat pekerja, dan yang keempat adanya penawaran pesangon.

Baca juga: DPRD Kalteng, Laporkan PBS yang Belum Realisasikan Plasma

Ketua komisi ll DPRD Wajo H.Sudirman bahwa adanya aturan sudah tertulis anatara pihak serikat dan perusahaan tidak ada alasan pihak perusahaan untuk tidak menyediakan dokter permanen , dan ke aktifan Safety Officer, diharapkan pihak PT.Energi Sengkang untuk menjawab pertanyaan dari Ketua DPC FPE KSBSI untuk mencarikan solusi.

Direktur PT EnergiSengkang, Hasnaini Asri, menyampaikan kalau memang betul di Tahun 2019 ada perjanjian pengadaan dokter perusahaan dan pada waktu itu dapat dua kandidat tapi mereka tidak mau menerima penawaran hingga masuk masa Covid-19 yang akhirnya di stopkan penawaran dan selama masa pandemi ada permintaan adanya dokter kontrak

Baca juga: Vita Ervina Dorong RUU KSDAHE Segera Disahkan

untuk sementara dengan menindaklanjuti dengan mengontrak salah satu dokter yang bekerja di Puskesmas Lempa yang pada saat itu belum bersertifikat Hiperkes pada saat itu, dan saat ini telah melanjutkan kontraknya dan telah memiliki sertifikat Hiperkes.

Saat ini dokter tersebut kami kontrak selama 6 bulan dan dokter setiap hari datang dan siap ditelpon jika diperlukan, tuturnya .

Baca juga: Komisi IX Desak BP2MI Tetapkan Regulasi Pelaksanaan Program JKN

” Kenapa kami belun melakukan perekrutan dokter permanen itu ada kaitannya akan berhentinya masa kontrak kerja dengan pihak PLN. Untuk petugas Safety Officer itu ada yang aktif selalu memberikan himbauan keselamatan sebelum bekerja, juga kita himbau karyawan harus menjaga diri sendiri atau menjadi safety officer bagi diri sendiri , dan terkait adanya intimidasi itu tidak pernah kita melakukan intimidasi kepada pekerja atau serikat,

Lanjut justru kami selalu menyiapkan fasilitas jika mau rapat dan menganjurkan melakukan rapat zoom agar pekerja yang jauh bisa ikut rapat seperti pekerja yang ada di Makassar, dan terkahir meman ada penawaran jaminan pesangon pensiun dini, "

Selanjutnya Kepala Dinas Tenagakerja Wajo Sulsel, Sahran, kami belum bisa menindaklanjuti laporan karena menunggu hasil pengawasan dari pihak pengawas ketenagakerjaan Provinsi yang berdomisili di kabupaten  Bone.

Hal ini pun ditanggapi serius langsung ketua komisi ll DPRD Wajo Sulsel dan akan segera mengundang pihak pengawas Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengkonfirmasi permasalahan ini." (Ishak Idrus)